REPOSISI POSYANDU DALAM TATA KELOLA DESA: MENEGASKAN PERAN, MENGHINDARI TUMPANG TINDIH

Oleh; Kadek Agus Mahardika (TA PM Kota Denpasar)            

Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 menegaskan transformasi Posyandu dari sekadar layanan kesehatan menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang multidimensi. Artikel ini menguraikan kedudukan, fungsi, serta pembagian peran antara TP Posyandu, Pengurus Posyandu, dan Kader Posyandu, guna memastikan tata kelola yang efektif, tidak tumpang tindih, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan desa. 

Pendahuluan

Posyandu dalam regulasi terbaru tidak lagi diposisikan sebagai kegiatan sektoral kesehatan semata, melainkan sebagai wadah partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan lintas sektor—meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, hingga ketentraman masyarakat (Pasal 2–3). Dengan perluasan mandat ini, muncul tantangan utama di tingkat desa: potensi tumpang tindih peran antar pelaksana Posyandu.

👉Oleh karena itu, pemahaman yang tegas mengenai struktur kelembagaan menjadi kunci.

Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa Modern

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1, Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan.

Secara normatif, Posyandu adalah:

• Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan
• Wadah partisipasi masyarakat
• Instrumen pelayanan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Fungsi utamanya mencakup:

1. Penyaluran aspirasi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik desa
3. Penguatan partisipasi dan gotong royong
4. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM desa

👉Dengan demikian, Posyandu adalah “mini governance platform” di tingkat desa.

Perluasan Mandat Posyandu: Pendekatan Lintas Sektor

Permendagri 13/2024 memperluas cakupan layanan Posyandu berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi:

• Pendidikan
• Kesehatan
• Pekerjaan umum
• Perumahan rakyat
• Ketentraman dan perlindungan masyarakat
• Sosial

 👉Dengan demikian, Posyandu bertransformasi menjadi simpul pelayanan publik desa berbasis komunitas, yang tidak hanya fokus pada ibu dan anak, tetapi seluruh siklus hidup masyarakat .

 

Struktur Kelembagaan: Tiga Pilar Utama Posyandu

Permendagri 13/2024 menegaskan bahwa penyelenggaraan Posyandu dijalankan oleh:

1. Pengurus Posyandu
2. Kader Posyandu
3. TP Posyandu (Tim Pembina)

Ketiganya membentuk sistem berjenjang yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan : Pembina (TP) → Manajerial (Pengurus) → Operasional (Kader)

 Tabel 1. Perbedaan Utama TP Posyandu, Pengurus, dan Kader

Aspek	TP Posyandu	Pengurus Posyandu	Kader Posyandu
Kedudukan	Tim pembina lintas sektor	Pengelola Posyandu desa	Pelaksana layanan di Dusun
Dasar Pasal	Pasal 14–19	Pasal 7–10	Pasal 7 & 11
Fungsi Utama	Pembinaan, koordinasi, evaluasi	Perencanaan & pengelolaan kegiatan	Pelayanan langsung
Peran Strategis	Menetapkan arah & kebijakan	Mengatur pelaksanaan	Menjalankan kegiatan
Sifat Kelembagaan	Struktural pemerintahan	Lembaga kemasyarakatan desa	Relawan masyarakat
Wilayah Kerja	Berjenjang (pusat–desa)	Desa/Kelurahan	Lingkup layanan Posyandu di Dusun
Proses Pembentukan	Ditetapkan oleh pejabat berwenang (Menteri–Kepala Daerah-Camat-Kepala Desa/Lurah)	Dipilih masyarakat & ditetapkan Kepala Desa/Lurah	Ditetapkan Kepala Desa/Lurah
Struktur	Ketua, sekretaris, bidang	Ketua, sekretaris, bendahara, bidang	Menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu; hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
Keterlibatan Lapangan	Tidak langsung	Terbatas (koordinatif)	Langsung ke masyarakat
Hubungan Kerja	Membina pengurus & kader	Mengkoordinasikan kader	Melaksanakan kegiatan
Sumber Rekrutmen	Unsur pemerintah, TP PKK, lembaga terkait	Warga desa berkompeten	Warga desa (sukarela)
Insentif	-	Dapat diberikan insentif	Diberikan insentif
Output	Kebijakan & evaluasi	Program & laporan	Data & layanan

 

Tabel 2. Asal Unsur dan Basis Rekrutmen

Unsur	Asal / Sumber	Mekanisme
TP Posyandu	Pemerintah & unsur kelembagaan (istri/suami kepala daerah, OPD, lintas sektor)	Dibentuk berjenjang oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota,Camat, Kepada Desa/Lurah
Pengurus Posyandu	Masyarakat desa/kelurahan setempat	Dipilih oleh masyarakat dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa/Lurah
Kader Posyandu	Masyarakat (relawan sesuai bidang layanan)	Direkrut dari masyarakat sesuai kebutuhan layanan

📌 Makna penting:

• TP = representasi negara/pemerintah
• Pengurus = representasi kelembagaan desa
• Kader = representasi partisipasi masyarakat

 Pembagian Tugas: Kunci Menghindari Tumpang Tindih

1. TP Posyandu (Level Kebijakan dan Pembinaan)

    Berperan dalam:

• Memberikan arahan program
• Koordinasi lintas sektor
• Pembinaan pengurus dan kader
• Monitoring dan evaluasi (Pasal 19)

   👉 Tidak melakukan pelayanan langsung

2. Pengurus Posyandu (Level Manajerial)

   Berperan dalam:

• Menyusun rencana kegiatan
• Mengelola program Posyandu
• Koordinasi dengan TP Posyandu
• Menyusun laporan ke Kepala Desa (Pasal 10)

   👉 Tidak menjadi pelaksana utama layanan

3. Kader Posyandu (Level Operasional)

    Berperan dalam:

• Memberikan pelayanan langsung
• Pendataan dan identifikasi sasaran
• Edukasi masyarakat
• Mendukung laporan kegiatan (Pasal 11)

   👉 Fokus pada pelayanan, bukan pengambilan kebijakan

Analisis Kritis: Sumber Tumpang Tindih di Desa

Beberapa praktik yang sering terjadi:

• Pengurus ikut menjadi kader → fungsi manajerial hilang
• TP Posyandu terlalu operasional → overlapping kewenangan
• Kader dilibatkan dalam keputusan → bias peran

📌 Akar masalah:

belum adanya pemahaman struktur berbasis regulasi

Model Praktis Pembagian Peran (Rekomendasi)

Untuk implementasi di desa, gunakan prinsip berikut:

Level	Aktor	Kata Kunci
Strategis	TP Posyandu	Mengarahakan
Manajerial	Pengurus	Mengatur
Operasional	Kader	Melayani

Implikasi Kebijakan Desa

Agar Posyandu berjalan optimal, Pemerintah Desa perlu:

1. Menetapkan SK Pengurus dan Kader secara Konkrit
2. Menyusun SOP pembagian tugas
3. Mengalokasikan anggaran (APBDes) termasuk insentif kader (Pasal 26)
4. Lakukan rapat koordinasi rutin (TP–Pengurus–Kader)
5. Integrasikan Posyandu dalam RKP Desa dan APBDes
6. Perkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang

Penutup

Permendagri 13 Tahun 2024 menandai pergeseran penting: Posyandu bukan lagi sekadar layanan kesehatan, tetapi sistem kelembagaan desa berbasis partisipasi masyarakat.

Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada:

• Kejelasan struktur
• Ketegasan peran
• Disiplin koordinasi

Tanpa itu, yang terjadi bukan kolaborasi—melainkan tumpang tindih.

 Kesimpulan

✔ TP Posyandu = Pembina (arah kebijakan)
✔ Pengurus Posyandu = Pengelola (manajemen kegiatan)
✔ Kader Posyandu = Pelaksana (layanan langsung)

Dengan memahami secara jelas perbedaan antara TP Posyandu, Pengurus, dan Kader, desa dapat:

• Menghindari tumpang tindih kewenangan
• Meningkatkan efektivitas layanan
• Memperkuat tata kelola kelembagaan

#BangunDesaBangunIndonesia 

#DesaTerdepanUntukIndonesia

#TPPKerjaBerdampak