Dari Manual ke Digital: Kunci Sukses Desa di Denpasar Kelola Miliaran Rupiah APBDesa

 

DENPASAR – Mengelola APBDesa sebesar Rp9 hingga Rp22 miliar lebih per tahun bukanlah perkara mudah. Bagi desa-desa di wilayah Kota Denpasar, besarnya anggaran ini membawa konsekuensi logis: beban administrasi yang luar biasa padat. Mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga laporan pertanggungjawaban, semuanya menuntut ketelitian tinggi.

Sebagai Pendamping Desa di Kecamatan Denpasar Selatan (periode 2022–2024), saya melihat langsung bagaimana dinamika ini terjadi di Desa Pemogan, Sidakarya, Sanur Kauh, dan Sanur Kaja. Tantangan terbesarnya ternyata bukan pada nominal uangnya, melainkan pada "Mindset" atau pola pikir perangkat desanya.

Penyakit "Mindset Manual" dalam Sistem Digital

Saat memulai tugas pada Januari 2022, saya menemukan fakta menarik. Masih banyak perangkat desa yang kesulitan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Kegiatan. Mengapa? Karena mereka masih terjebak dalam Pola Pikir Manual.

Dalam dunia pengelolaan keuangan desa modern, kita sudah menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun, banyak Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang menyusun rencana kegiatan tidak merujuk pada print-out sistem. Akibatnya:

1. Kode Rekening Tidak Sinkron: Nama kegiatan di perencanaan berbeda dengan yang ada di sistem.
2. Kegiatan Terpecah-pecah: Satu kegiatan besar (misalnya Festival Budaya) sering dianggap sebagai lima kegiatan terpisah hanya karena memiliki banyak sub-kegiatan. Hal ini membuat pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menjadi semrawut.

Rahasia Laporan Benar: Mulai dari RKP Desa yang Tepat

Pengelolaan keuangan desa adalah sebuah siklus. Jika ingin laporan pertanggungjawabannya benar di akhir tahun, maka perencanaannya harus "beres" di awal tahun.

Melalui fasilitasi yang intensif, saya mengajak Tim RKP Desa di Denpasar Selatan untuk melakukan tiga langkah kunci:

• Back to Regulation: Memahami dasar hukum (PP No. 43/2014 & Permendagri No. 20/2018) bahwa RKP Desa adalah Rujukan utama sebelum menyusun APBDesa.
• Melek Siskeudes: Membuka diri terhadap template digital. Jangan lagi membuat RAB secara manual di Excel tanpa melihat nomenklatur yang ada di sistem.
• Berpikir Kritis: Memahami logika sistem. Siskeudes bukan sekadar aplikasi input, tapi alat bantu agar anggaran transparan dan akuntabel.

Hasil Nyata di Denpasar Selatan

Perubahan pola pikir dari manual ke "Mindset Siskeudes" membuahkan hasil manis. Desa-desa dampingan di Denpasar Selatan kini telah mampu menjadi desa yang tertib. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kini tersaji dengan akurat dan tepat waktu kepada Wali Kota Denpasar.

Jika administrasi sudah rapi, perangkat desa tidak lagi habis energinya hanya untuk urusan kertas. Mereka bisa lebih fokus pada kolaborasi masyarakat—membangun desa yang lebih inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

Penutup

Menjadi Pendamping Desa adalah tentang menjadi jembatan. Membantu perangkat desa memahami definisi teknis—mulai dari kode rekening hingga rincian objek belanja—adalah investasi jangka panjang untuk kemandirian desa. Karena pada akhirnya, tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi dari pelayanan publik yang prima.

Salam Berdesa!

#kemendesapdt #bangundesabangunindonesia #haridesanasional2026 #PendampingDesaHebat

Oleh: Kadek Agus Mahardika (TA PM Kota Denpasar)