MENJAGA MARWAH BPD SEBAGAI PENYALUR ASPIRASI WARGA DESA

 

Desentralisasi telah mengubah wajah pembangunan di Indonesia. Desa kini memiliki ruang lebih besar untuk mengatur urusannya sendiri. Kewenangan ini membawa peluang sekaligus tanggung jawab: pelayanan publik di desa harus semakin dekat, cepat, dan sesuai kebutuhan warga.

Dalam konteks inilah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting. Sayangnya, peran BPD kerap dipahami secara sempit hanya sebagai “pengawas kepala desa”. Padahal, fungsi BPD jauh lebih luas dan strategis, terutama sebagai jembatan antara suara masyarakat dan kebijakan pemerintah desa.

BPD Bukan Sekadar Pengawas

Secara konsep, BPD hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan desa. Ia menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi representasi warga. Artinya, BPD tidak hanya melihat apa yang dikerjakan pemerintah desa, melainkan juga memastikan bahwa kebijakan desa benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat.

Di sinilah fungsi penyaluran aspirasi menjadi kunci. BPD membawa harapan, keluhan, dan usulan warga ke dalam forum resmi desa. Tanpa peran ini, pembangunan desa berisiko tidak tepat sasaran.

Aspirasi Warga Perlu Dikelola, Bukan Sekadar Didengar

Sering kali aspirasi masyarakat dipahami sebatas obrolan atau keluhan lisan. Padahal, dalam tata kelola pemerintahan modern, aspirasi adalah data sosial yang berharga. Ia perlu dicatat, dikelompokkan, dan dianalisis.

Pengelolaan aspirasi yang baik setidaknya melalui empat tahap:

• Menggali aspirasi secara aktif, termasuk dari kelompok rentan dan marjinal
• Menampung aspirasi dalam administrasi resmi desa
• Mengelola aspirasi dengan mengelompokkan dan merumuskan prioritas
• Menyalurkan aspirasi melalui musyawarah dan rekomendasi tertulis

Jika proses ini berjalan rapi, aspirasi tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi bahan nyata dalam perencanaan desa.

Tantangan di Lapangan

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua BPD menjalankan fungsi ini secara optimal. Ada yang belum memiliki administrasi aspirasi yang tertib. Ada pula yang terjebak dalam konflik politik desa sehingga lupa peran utamanya sebagai representasi warga.

Ketika BPD lebih sibuk berseberangan dengan pemerintah desa daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang dirugikan justru warga desa sendiri. Energi yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki pelayanan publik habis untuk tarik-menarik kepentingan.

Mitra, Bukan Oposisi

Pemerintahan desa yang sehat membutuhkan kerja sama. BPD dan kepala desa bukan dua kubu yang harus saling mengalahkan, melainkan mitra yang saling melengkapi. Pengawasan tetap penting, tetapi harus dibangun di atas semangat perbaikan, bukan permusuhan.

BPD yang kuat bukan yang paling keras mengkritik, melainkan yang paling mampu memperjuangkan kebutuhan warganya secara terukur dan berlandaskan aturan.

Mengembalikan Marwah BPD

Menguatkan BPD berarti menguatkan demokrasi desa. Caranya bukan hanya lewat regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas anggota BPD: memahami aturan, mengelola aspirasi secara profesional, dan membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah desa.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BPD sederhana: apakah suara warga benar-benar sampai dan diwujudkan dalam kebijakan desa?

Jika jawabannya ya, maka BPD telah menjalankan marwahnya. Jika belum, maka penguatan peran BPD menjadi pekerjaan rumah bersama.

Karena desa yang maju selalu dimulai dari warga yang didengar.

#BangunDesaBangunIndonesia #DesaTerdepanUntukIndonesia 

Oleh; Kadek Agus Mahardika (TA PM Kota Denpasar)