MEMAHAMI PERBEDAAN MUSYAWARAH DESA DAN MUSYAWARAH BPD UNTUK OPTIMALISASI FUNGSI BPD

Latar Belakang

Denpasar, Penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel menuntut adanya pemahaman yang baik terhadap forum-forum permusyawaratan di desa. Dalam praktiknya, masih sering dijumpai kerancuan pemahaman antara Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (Musyawarah BPD), baik dari sisi fungsi, kewenangan, peserta, maupun keluaran yang dihasilkan. Padahal, kedua forum tersebut memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dalam tata kelola pemerintahan desa.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan tertinggi di desa yang bersifat partisipatif dan melibatkan unsur masyarakat desa secara luas. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas dan menyepakati hal-hal penting desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, pembentukan BUM Desa, serta isu strategis lainnya. Dengan demikian, Musdes berperan sebagai wadah legitimasi sosial dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan desa.

Di sisi lain, Musyawarah BPD adalah forum internal kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi representasi, penyaluran aspirasi, legislasi desa, dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Forum ini lebih bersifat konsolidatif dan operasional bagi BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa.

Bagi pelaku di desa, khususnya anggota BPD, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan kedua forum tersebut menjadi sangat penting. Kesalahan dalam memahami atau menerapkan forum dapat berimplikasi pada:

1. Tidak optimalnya fungsi BPD, baik dalam pengawasan maupun penyaluran aspirasi.
2. Risiko kekeliruan prosedural dan administratif, yang dapat berdampak pada aspek tata kelola dan akuntabilitas desa.
3. Menurunnya kualitas partisipasi masyarakat, karena forum tidak dijalankan sesuai peruntukannya.
4. Potensi konflik kewenangan antara BPD dan Pemerintah Desa.

Oleh karena itu, penguatan pemahaman mengenai perbedaan Musyawarah Desa dan Musyawarah BPD merupakan bagian penting dari peningkatan kapasitas kelembagaan BPD. Pemahaman ini akan membantu BPD menjalankan perannya secara profesional, proporsional, dan sesuai kerangka regulasi, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

 

MUSDES dan MUS BPD

Berikut ini perbedaan antara Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah BPD dengan merujuk pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

 

Aspek	Musyawarah Desa (Musdes)	Musyawarah BPD
Landasan Hukum Utama	Permendesa PDTT No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa	Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD
Pengertian	Forum permusyawaratan tertinggi di desa yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk membahas hal strategis desa	Forum internal atau forum kerja BPD untuk melaksanakan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
Kedudukan	Forum partisipatif desa yang bersifat strategis dan pengambilan keputusan penting desa	Forum kelembagaan BPD dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan
Penyelenggara	Diselenggarakan oleh BPD	Diselenggarakan oleh BPD
Peserta Utama	BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok tani, perempuan, miskin, dll.)	Anggota BPD (dapat menghadirkan pihak lain bila diperlukan)
Ruang Lingkup Materi	Hal strategis desa: RPJMDes, RKPDes, APBDes, pembentukan BUM Desa, penataan aset desa, kerja sama desa, dan isu strategis lainnya	Pembahasan tugas dan fungsi BPD: penyaluran aspirasi, pengawasan kinerja kepala desa, pembahasan rancangan perdes bersama kepala desa
Sifat Forum	Partisipatif, inklusif, dan representatif masyarakat desa	Kelembagaan, bersifat internal BPD
Tujuan Utama	Mewujudkan pengambilan keputusan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Mengonsolidasikan pelaksanaan fungsi BPD secara efektif
Output/Hasil	Kesepakatan Musyawarah Desa yang menjadi dasar kebijakan/perencanaan desa	Keputusan atau rekomendasi BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi desa
Frekuensi	Dilaksanakan sesuai kebutuhan strategis desa (minimal untuk agenda perencanaan dan evaluasi tahunan)	Dilaksanakan sesuai kebutuhan internal BPD
Peran Masyarakat	Sangat kuat; masyarakat menjadi unsur utama	Terbatas; tidak menjadi unsur wajib
Hubungan dengan Kebijakan Desa	Menjadi dasar legitimasi sosial dan partisipatif kebijakan desa	Mendukung fungsi BPD dalam pembentukan perdes dan pengawasan kebijakan
Nama Dokumen Pengesahan	Berita Acara Musyawarah Desa (BA Musdes)	Berita Acara Rapat/Musyawarah BPD
Fungsi Hukum	Mengesahkan hasil kesepakatan strategis desa yang melibatkan masyarakat	Mengesahkan keputusan atau sikap kelembagaan BPD
Kedudukan Dokumen	Dokumen publik partisipatif desa	Dokumen kelembagaan internal BPD
Pihak Penandatangan	Ketua BPD (sebagai pimpinan Musdes), Kepala Desa, perwakilan peserta/unsur masyarakat	Pimpinan dan/atau anggota BPD
Kekuatan Mengikat	Menjadi dasar penetapan kebijakan desa dan dokumen perencanaan/penganggaran	Menjadi dasar sikap resmi BPD dalam fungsi legislasi dan pengawasan
Output Lanjutan	Menjadi rujukan penetapan Perdes, RKPDes, APBDes	Menjadi rekomendasi atau keputusan BPD kepada Kepala Desa

 Penegasan:

1. Musyawarah Desa merupakan instrumen deliberative democracy di tingkat desa. Forum ini menekankan legitimasi sosial, partisipasi publik, dan transparansi dalam pengambilan keputusan strategis desa.
2. Musyawarah BPD merupakan instrumen institutional governance BPD sebagai lembaga perwakilan desa. Fokusnya pada penguatan fungsi representasi, legislasi desa, dan pengawasan.
3. Secara konseptual, Musdes berorientasi pada partisipasi publik, sedangkan Musyawarah BPD berorientasi pada tata kelola kelembagaan BPD.

Oleh; Kadek Agus Mahardika (TA PM Kota Denpasar)