DAFTAR INVENTARISASI REGULASI IMPLEMENTASI UU DESA (UPDATE MARET 2026)

 Oleh; Kadek Agus Mahardika  (TA PM Denpasar)

I. MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	STATUS / KETERANGAN
1	Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015	Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Dicabut melalui Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2023
2	Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2015	Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa	Dicabut dan digantikan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019
3	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2015	Pendampingan Desa	Dicabut dan digantikan Permendesa Nomor 18 Tahun 2019
4	Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015	Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes	Dicabut melalui Permendesa Nomor 9 Tahun 2023
5	Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016	Indeks Desa Membangun (IDM)	Masih menjadi dasar pengukuran status desa
6	Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2016	Pelatihan Masyarakat	Pedoman peningkatan kapasitas masyarakat desa
7	Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017	Berlaku khusus tahun anggaran 2017
8	Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2017	Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 22 Tahun 2016	Mengubah Pasal 4 dan Pasal 9 serta menambah Pasal 17A
9	Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017	Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018	Berlaku khusus tahun anggaran 2018
10	Permendesa PDTT Nomor 23 Tahun 2017	Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa	Pedoman inovasi teknologi desa
11	Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019	Berlaku khusus tahun anggaran 2019
12	Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	Kemudian diubah beberapa kali pada tahun 2020
13	Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019	Musyawarah Desa	Menggantikan Permendesa Nomor 2 Tahun 2015
14	Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019	Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 21 Tahun 2020
15	Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019	Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 3 Tahun 2025
16	Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020	Perubahan atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	Perubahan pertama
17	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2020	Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019	Penyesuaian kebijakan Dana Desa
18	Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021	Berlaku untuk tahun anggaran 2021
19	Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020	Perubahan Ketiga atas Permendesa Nomor 11 Tahun 2019	Penyesuaian kebijakan Dana Desa Tahun 2020
20	Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020	Perubahan atas Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 3 Tahun 2025
21	Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020	Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pedoman utama pembangunan desa; diubah Permendesa Nomor 6 Tahun 2023
22	Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021	Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan serta Pengadaan Barang/Jasa BUMDesa/BUMDesma	Didukung Kepmendes Nomor 136 Tahun 2022 tentang laporan keuangan BUMDes
23	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022	Berlaku untuk tahun anggaran 2022
24	Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021	Tata Cara Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama	Penguatan kelembagaan BUMDes Bersama
25	Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023	Berlaku untuk tahun anggaran 2023
26	Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2023	Perubahan Kedua atas Permendesa Nomor 18 Tahun 2019	Dicabut dan diganti Permendesa Nomor 3 Tahun 2025
27	Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2023	Perubahan atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2020	Penyesuaian SDGs Desa menjadi 17 Goals
28	Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023	Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pedoman fokus penggunaan Dana Desa
29	Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2023	Pencabutan Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa	Kewenangan desa mengacu Permendagri Nomor 44 Tahun 2016
30	Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2023	Pencabutan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes	Pengaturan BUMDes mengikuti PP Nomor 11 Tahun 2021
31	Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023	Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024	Pedoman penggunaan Dana Desa tahun 2024
32	Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024	Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025	Pedoman penggunaan Dana Desa tahun 2025
33	Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025	Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Didukung Kepmendes PDT Nomor 294 Tahun 2025
34	Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025	Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih	Penguatan akses pembiayaan koperasi desa
35	Permendesa PDT Nomor 11 Tahun 2025	Rencana Strategis Kemendes PDT Tahun 2025–2029	Dokumen perencanaan strategis kementerian
36	Permendesa PDT Nomor 13 Tahun 2025	Pedoman Sistem Informasi Desa	Penyesuaian pendataan desa maksimal 1 tahun sejak diundangkan
37	Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025	Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026	Pedoman penggunaan Dana Desa tahun 2026

 II. MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	ATURAN DI DAERAH (KOTA DENPASAR)	STATUS / KETERANGAN
2.1	Permendagri Nomor 111 Tahun 2014	Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa	Perwali Denpasar Nomor 73 Tahun 2020	Pasal 32: Tata cara penyusunan peraturan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota
2.2	Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017	Pemilihan Kepala Desa	Perda Denpasar Nomor 2 Tahun 2016 jo. Perda Nomor 4 Tahun 2019; Perwali Denpasar Nomor 41 Tahun 2019	Mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak
2.3	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Pengelolaan Keuangan Desa	Perwali Denpasar Nomor 10 Tahun 2019	Dicabut dan digantikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2.4	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014	Pedoman Pembangunan Desa	Perwali Denpasar Nomor 30 Tahun 2017	Menjadi dasar penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa
2.5	Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 66 Tahun 2017	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Perwali Denpasar Nomor 41 Tahun 2019	Mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perbekel
2.6	Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Perda Denpasar Nomor 7 Tahun 2017	Pengaturan lebih lanjut melalui Perda Kabupaten/Kota
2.7	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Perwali Denpasar Nomor 18 Tahun 2017	Dasar pembentukan SOTK Pemerintah Desa
2.8	Permendagri Nomor 1 Tahun 2016	Pengelolaan Aset Desa	Perwali Denpasar Nomor 49 Tahun 2021	Diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024
2.9	Permendagri Nomor 14 Tahun 2016	Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial APBD		Mengatur mekanisme hibah dan bansos dari APBD
2.10	Permendagri Nomor 44 Tahun 2016	Kewenangan Desa	Perwali Denpasar Nomor 25 Tahun 2019	Mengatur daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
2.11	Permendagri Nomor 45 Tahun 2016	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Penegasan batas desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota
2.12	Permendagri Nomor 46 Tahun 2016	Laporan Kepala Desa		Mengatur LPPD, LKPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan, dan IPPD
2.13	Permendagri Nomor 47 Tahun 2016	Administrasi Pemerintahan Desa		Menggantikan Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa
2.14	Permendagri Nomor 110 Tahun 2016	Badan Permusyawaratan Desa	Perda Denpasar Nomor 6 Tahun 2017; Perwali Nomor 41 Tahun 2018 jo. Perwali Nomor 19 Tahun 2021	Mengatur kelembagaan, fungsi dan kewenangan BPD
2.15	Permendagri Nomor 1 Tahun 2017	Penataan Desa		Penataan desa ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota
2.16	Permendagri Nomor 2 Tahun 2017	Standar Pelayanan Minimal Desa		Penetapan SPM Desa melalui Peraturan Bupati/Walikota
2.17	Permendagri Nomor 67 Tahun 2017	Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015		Mengatur masa jabatan perangkat desa sampai usia 60 tahun
2.18	Permendagri Nomor 96 Tahun 2017	Tata Cara Kerja Sama Desa		Kerja sama antar desa melalui Peraturan Bersama Kepala Desa
2.19	Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Pembentukan LKD diatur melalui Peraturan Desa
2.20	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Pengelolaan Keuangan Desa	Perwali Denpasar Nomor 10 Tahun 2019  Perwali Denpasar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perwali Denpasar Nomor 62 Tahun 2020. Perwali Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa (ADD). Perwali Denpasar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lainnya bagi Badan Permusyawaratan Desa. Perwali Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (BHP dan BHR). Perwali Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Perbekel dan Perangkat Desa. Perwali Denpasar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. Perwali Denpasar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Adat, Banjar Adat, dan Sekaa Teruna. Perwali Denpasar Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2026. Perwali Denpasar Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026.	Berlaku mulai APBDesa Tahun Anggaran 2019
2.21	Permendagri Nomor 72 Tahun 2019	Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan		Pembaruan kode wilayah administrasi
2.22	Permendagri Nomor 119 Tahun 2019	Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		Mengatur pemotongan dan penyetoran iuran BPJS
2.23	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020	Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat		Koordinasi Satpol PP dan Linmas
2.24	Permendagri Nomor 36 Tahun 2020	Pelaksanaan Perpres 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK		Mengatur kelembagaan TP PKK
2.25	Permendagri Nomor 73 Tahun 2020	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa		Mengatur pengawasan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat
2.26	Permendagri Nomor 3 Tahun 2024	Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa		Mengatur percepatan tukar-menukar tanah desa

III. MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	SUBSTANSI PENGATURAN	STATUS / KETERANGAN
3.1	PMK Nomor 50/PMK.07/2017	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Mengatur mekanisme penganggaran, penyaluran dan pengelolaan transfer ke daerah serta Dana Desa	Regulasi awal TKDD
3.2	PMK Nomor 112/PMK.07/2017	Perubahan atas PMK 50/PMK.07/2017	Penyesuaian mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Perubahan pertama
3.3	PMK Nomor 225/PMK.07/2017	Perubahan Kedua atas PMK 50/PMK.07/2017	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan TKDD	Perubahan kedua
3.4	PMK Nomor 193/PMK.07/2018	Penggunaan Dana Desa	Mengatur prioritas penggunaan Dana Desa serta penetapan rincian Dana Desa melalui Peraturan Bupati/Walikota	Pasal 35: dasar pembagian Dana Desa per desa
3.5	PMK Nomor 205/PMK.07/2019	Pengelolaan Dana Desa	Mengatur pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa	Dasar kebijakan Dana Desa
3.6	PMK Nomor 40/PMK.07/2020	Perubahan atas PMK 205/PMK.07/2019	Penyesuaian pengelolaan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid19	Perubahan pertama
3.7	PMK Nomor 50/PMK.07/2020	Perubahan Kedua atas PMK 205/PMK.07/2019	Penyesuaian mekanisme penyaluran Dana Desa	Perubahan kedua
3.8	PMK Nomor 101/PMK.07/2020	Penyaluran dan Penggunaan TKDD TA 2020 dalam rangka Penanganan Covid19	Mengatur fleksibilitas penggunaan Dana Desa termasuk BLT Desa	Kebijakan khusus pandemi
3.9	PMK Nomor 156/PMK.07/2020	Perubahan Ketiga atas PMK 205/PMK.07/2019	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan Dana Desa	Perubahan ketiga
3.10	PMK Nomor 222/PMK.07/2020	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan komprehensif mengenai pengalokasian dan penyaluran Dana Desa	Regulasi baru menggantikan sebagian pengaturan sebelumnya
3.11	PMK Nomor 17/PMK.07/2021	Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Penanganan Covid19	Penyesuaian mekanisme penyaluran Dana Desa dan BLT Desa	Kebijakan khusus pandemi
3.12	PMK Nomor 69/PMK.07/2021	Perubahan atas PMK 222/PMK.07/2020	Penyempurnaan pengelolaan Dana Desa	Perubahan pertama PMK 222/2020
3.13	PMK Nomor 94/PMK.07/2021	Perubahan atas PMK 17/PMK.07/2021	Penyesuaian kebijakan TKDD dalam penanganan pandemi	Perubahan regulasi TKDD
3.14	PMK Nomor 190/PMK.07/2021	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan baru mekanisme pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa	Kemudian diubah dengan PMK 128/2022
3.15	PMK Nomor 128/PMK.07/2022	Perubahan atas PMK 190/PMK.07/2021	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan Dana Desa	Perubahan pertama
3.16	PMK Nomor 201/PMK.07/2022	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan baru mengenai alokasi, penyaluran dan penggunaan Dana Desa	Regulasi pengganti sebelumnya
3.17	PMK Nomor 98 Tahun 2023	Perubahan atas PMK 201/PMK.07/2022	Penyempurnaan mekanisme pengelolaan Dana Desa	Perubahan pertama PMK 201/2022
3.18	PMK Nomor 130 Tahun 2023	Penundaan/Pemotongan DAU dan/atau DBH terhadap daerah	Sanksi fiskal bagi daerah yang tidak memenuhi alokasi Dana Desa	Instrumen pengawasan fiskal
3.19	PMK Nomor 145 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Desa	Pengaturan komprehensif terbaru mengenai pengelolaan Dana Desa	Regulasi utama terbaru
3.20	PMK Nomor 146 Tahun 2023	Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2024	Mengatur formula pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana Desa	Berlaku khusus TA 2024
3.21	PMK Nomor 108 Tahun 2024	Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2025	Mengatur kebijakan pengalokasian Dana Desa tahun 2025	Berlaku khusus TA 2025
3.22	PMK Nomor 7 Tahun 2026	Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026	Mengatur mekanisme penyaluran dan syarat penyaluran Dana Desa tahun 2026	Regulasi terbaru Dana Desa

 IV. MATRlKS INVENTARISASI PERATURAN PENDUKUNG

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	IMPLEMENTASI / ATURAN DI DAERAH	STATUS / KETERANGAN
4.1	Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019	Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Perwali Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Diperkuat dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Swakelola PBJ Desa dan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 1 Tahun 2025 TENTANG MODEL DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA
4.2	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018	Standar Layanan Informasi Publik Desa	Diterapkan melalui PPID Desa dan mekanisme keterbukaan informasi publik	Mengatur standar pelayanan informasi publik desa
4.3	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017	Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan	Dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa tentang Perpustakaan Desa	Standar pengelolaan perpustakaan desa sebagai pusat literasi masyarakat
4.4	Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 47 Tahun 2015	Pedoman Pengelolaan Arsip Desa	Dapat ditindaklanjuti melalui SOP Administrasi Desa atau Peraturan Desa	Mendukung tertib administrasi dan pengelolaan arsip desa
4.5	Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016	Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa	Digunakan dalam penyusunan peta desa dan sistem informasi desa	Mendukung pemetaan wilayah desa
4.6	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014	Pedoman Teknis Pemetaan Batas Desa	Digunakan dalam proses penegasan batas desa	Mendukung penetapan batas wilayah desa
4.7	Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2012	Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana	Dapat diatur melalui Peraturan Desa tentang Desa Tangguh Bencana	Mendukung pengurangan risiko bencana di desa
4.8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	Standar Layanan Informasi Publik	Berlaku bagi badan publik termasuk pemerintah desa	Penguatan transparansi informasi publik

NO	JENIS PERATURAN	TENTANG	IMPLEMENTASI / ATURAN DI DAERAH	STATUS / KETERANGAN
5.1	Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Jo Permensos Nomor 9 Tahun 2025	Karang Taruna	Pembentukan dan pembinaan Karang Taruna di tingkat desa/kelurahan	Mengatur kelembagaan sosial kepemudaan desa
5.2	Permensos Nomor 9 Tahun 2018	Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial	Digunakan dalam pelayanan sosial dasar masyarakat desa	Mendukung pemenuhan SPM bidang sosial
5.3	Permensos Nomor 5 Tahun 2019	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Digunakan untuk penetapan keluarga penerima bantuan sosial di desa	Dasar program perlindungan sosial
5.4	Permensos Nomor 3 Tahun 2021	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat desa	Penguatan sistem data sosial nasional
5.5	Permensos Nomor 8 Tahun 2022	Penanganan Fakir Miskin	Digunakan dalam intervensi program pengentasan kemiskinan di desa	Mendukung kebijakan perlindungan sosial masyarakat desa
5.6	Permensos Nomor 1 Tahun 2022	Program Keluarga Harapan (PKH)	Pelaksanaan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan	Masih Berlaku
5.7	Permensos Nomor 5 Tahun 2024	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Pengaturan pendirian, pendaftaran, akreditasi dan pembinaan lembaga kesejahteraan sosial	Masih Berlaku
5.10	Permensos Nomor 3 Tahun 2025	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	Pengaturan pemutakhiran, pengelolaan dan pemanfaatan data sosial ekonomi nasional untuk program bantuan sosial	Masih Berlaku
5.12	Permensos Nomor 7 Tahun 2025	Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	Pengaturan kelembagaan pendidikan sosial bagi masyarakat miskin	Masih Berlaku
5.13	Permensos Nomor 12 Tahun 2025	Rencana Strategis Kemensos 2025–2029	Dokumen perencanaan strategis kebijakan kesejahteraan sosial nasional	Masih Berlaku
5.16	Permensos Nomor 2 Tahun 2026	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi	Penguatan program pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan	Masih Berlaku
5.17	Permensos Nomor 3 Tahun 2026	Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	Persyaratan dan tata cara perubahan data peserta bantuan iuran jaminan kesehatan	Masih Berlaku
5.18	Permensos Nomor 4 Tahun 2026	Bantuan Sosial bagi Korban Bencana	Perubahan atas kebijakan bantuan sosial tunai bagi korban bencana	Masih Berlaku

 V. MATRIK REGULASI UTAMA DESA

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR & TAHUN	TENTANG	KETERANGAN / STATUS
1	Undang-Undang	UU Nomor 6 Tahun 2014	Desa	Regulasi utama penyelenggaraan pemerintahan desa (16 Bab, 122 Pasal)
2	Undang-Undang	UU Nomor 2 Tahun 2020	Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19	Dasar kebijakan fiskal nasional termasuk pengelolaan Dana Desa saat pandemi
3	Undang-Undang	UU Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja	Mengubah berbagai regulasi terkait investasi, kemudahan usaha, dan tata kelola ekonomi
4	Undang-Undang	UU Nomor 3 Tahun 2024	Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Mengatur perubahan kebijakan desa termasuk masa jabatan kepala desa dan penguatan kelembagaan desa
5	Perppu	Perppu Nomor 2 Tahun 2022	Cipta Kerja	Regulasi sementara pengganti UU Cipta Kerja sebelum disahkan kembali menjadi undang-undang
6	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan UU Desa	Mengatur teknis penyelenggaraan pemerintahan desa
7	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 47 Tahun 2015	Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014	Perubahan pertama regulasi pelaksanaan UU Desa
8	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 11 Tahun 2019	Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014	Perubahan kedua pelaksanaan UU Desa
9	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 60 Tahun 2014	Dana Desa yang Bersumber dari APBN	Telah diubah dengan PP 22 Tahun 2015 dan PP 8 Tahun 2016 (Dicabut diganti PP 37/2023)
10	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 37 Tahun 2023	Pengelolaan Transfer ke Daerah	Mengatur pengelolaan TKD termasuk Dana Desa
11	Peraturan Pemerintah	PP Nomor 11 Tahun 2021	Badan Usaha Milik Desa	Mengatur pembentukan, pengelolaan dan pengembangan BUMDes
12	Peraturan Presiden	Perpres Nomor 72 Tahun 2021	Percepatan Penurunan Stunting	Strategi nasional percepatan penurunan stunting termasuk peran pemerintah desa
13	Instruksi Presiden	Inpres Nomor 9 Tahun 2025	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	Menginstruksikan kementerian, pemerintah daerah dan desa untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih

Catatan:

Dokumen ini disusun sebagai bahan inventarisasi regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian dalam penyusunan informasi di atas, kami sangat mengharapkan masukan dan koreksi dari para pembaca guna penyempurnaan dokumen ini. Masukan dapat disampaikan melalui WhatsApp: 089688089896.