Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021: Matriks Kewenangan Pemerintah Desa vs Pemerintah Kabupaten/Kota (dilengkapi contoh detail kegiatan yang dapat dianggarkan dalam APBDes)

 Oleh; Kadek Agus Mahardika ( TA PM Kota Denpasar )

I. LANDASAN NORMATIF SINGKAT

Beberapa pasal kunci Perpres 72/2021 yang relevan:

• Pasal 3 → Target nasional prevalensi stunting.
• Pasal 6 ayat (1) & (4) → Pembentukan TPPS sampai tingkat desa.
• Pasal 10 → Intervensi spesifik & sensitif.
• Pasal 11 ayat (2) → Konvergensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan oleh Pemda dan Desa.
• Pasal 21–23 → Monitoring, evaluasi, dan pelaporan berjenjang.

Dari norma tersebut, desa berkedudukan sebagai pelaksana konvergensi di tingkat lokal, sedangkan kabupaten/kota berperan sebagai koordinator teknis, pengendali, dan pembina lintas sektor.

II. MATRlKS KEWENANGAN DESA VS KABUPATEN/KOTA

NO	ASPEK	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	KEWENANGAN DESA	DETAIL KEGIATAN YANG DAPAT DIANGGARAKAN DALAM APBDes
1	Pembentukan TPPS	Membentuk TPPS Kab/Kota dan melakukan pembinaan ke desa (Pasal 6)	Membentuk TPPS Desa melalui SK Kepala Desa (Pasal 6 ayat 4)	- Operasional rapat TPPS Desa- Honor narasumber sosialisasi- ATK dan administrasi TPPS
2	Perencanaan	Integrasi dalam RKPD & Renstra OPD	Integrasi dalam RPJMDes & RKPDes (Pasal 11)	- Musyawarah Desa Stunting- Penyusunan dokumen perencanaan konvergensi- Penyusunan profil desa berbasis SDGs
3	Intervensi Spesifik (Kesehatan)	Standar pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan, intervensi medis (Pasal 10)	Fasilitasi dan dukungan non-medis	- PMT lokal balita & ibu hamil- Insentif kader Posyandu- Operasional Posyandu- Penyediaan alat ukur antropometri sederhana
4	Intervensi Sensitif	Program lintas sektor (air minum, sanitasi, perlindungan sosial)	Kegiatan berbasis kewenangan lokal desa	- Pembangunan jamban sehat- Pembangunan sarana air bersih skala desa- Rehabilitasi rumah tidak layak huni- Kebun gizi desa
5	Pendataan	Integrasi data kabupaten (e-PPGBM, dll.)	Pendataan keluarga risiko stunting (Pasal 11)	- Pendataan by name by address- Operasional kader pendataan- Updating data keluarga berisiko
6	Edukasi & Perubahan Perilaku	Kampanye kabupaten lintas OPD	Sosialisasi langsung ke keluarga sasaran	- Kelas ibu hamil- Kelas parenting- Penyuluhan gizi remaja- Media KIE desa
7	Monitoring & Evaluasi	Evaluasi capaian kabupaten (Pasal 21–23)	Pelaporan berkala ke kecamatan/kabupaten	- Rapat evaluasi bulanan- Dokumentasi & pelaporan kegiatan
8	Penganggaran	Mengalokasikan APBD & DAK	Mengalokasikan APBDes sesuai prioritas nasional	- Sub kegiatan pada bidang pembangunan & pemberdayaan

III. BATAS KEWENANGAN DESA (ANALISIS YURIDIS)

Berdasarkan konstruksi Perpres 72/2021 dan sistem pemerintahan daerah:

1️. Desa TIDAK berwenang untuk:

• Menetapkan standar medis dan indikator stunting nasional (itu kewenangan pusat/kabupaten).
• Mengangkat tenaga kesehatan ASN.
• Mengubah target nasional (Pasal 3).
• Membuat regulasi yang bertentangan dengan kebijakan kabupaten.

2️. Desa BERWENANG untuk:

• Mendukung intervensi melalui kewenangan lokal berskala desa.
• Mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan prioritas nasional.
• Melaksanakan konvergensi di tingkat keluarga sasaran.
• Memobilisasi partisipasi masyarakat.

IV. KLASIFIKASI KEGIATAN APBDes YANG RELEVAN (LEBIH RINCI)

Berikut klasifikasi detail kegiatan yang secara praktik dapat dimasukkan dalam APBDes:

A. Bidang Pembangunan Desa

• Pembangunan/rehab Posyandu
• Pembangunan sarana air minum desa
• Pembangunan sanitasi layak
• Rumah sehat bagi keluarga berisiko
• Drainase lingkungan

B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

• Pelatihan kader pembangunan manusia (KPM)
• Pelatihan pengolahan pangan lokal bergizi
• Bimtek pola asuh 1000 HPK
• Penguatan BUMDes pangan bergizi

C. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

• Operasional TPPS Desa
• Updating data keluarga risiko stunting
• Koordinasi lintas sektor desa

D. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

• Kampanye gerakan makan bergizi
• Edukasi remaja putri tentang anemia
• Gerakan stop BABS

V. FORMULASI STRATEGIS (MODEL KONVERGENSI DI DESA)

Posisi desa dalam Perpres 72/2021 dapat diformulasikan sebagai:

Desa = Lokus Konvergensi Mikro
Kabupaten = Koordinator dan Pengendali Makro

Desa berfungsi sebagai:

• Penghubung kebijakan nasional dengan keluarga sasaran
• Penggerak perubahan perilaku
• Penyedia dukungan lingkungan dasar (sanitasi, air, pangan lokal)

VI. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Perpres 72/2021:

✔ Kabupaten memegang kewenangan pengaturan teknis dan pembinaan.
✔ Desa memegang kewenangan implementasi berbasis kebutuhan lokal.
✔ APBDes dapat membiayai kegiatan yang bersifat fasilitatif, preventif, promotif, dan pemberdayaan.
✖ Desa tidak boleh mengambil alih fungsi medis, regulatif, atau penetapan standar nasional.

#BangunDesaBangunIndonesia 

#DesaTerdepanUntukIndonesia

#TPPKerjaBerdampak